Pangan Petani dan Kehidupan

 

PANGAN, PETANI, dan kehidupan

 

 Rokhlani

 

PP Muda Dinas Tan-KP  Kabupaten Tegal


 

 

Pangan dan Kehidupan

Pangan adalah kehidupan. Persoalan yang berkaitan erat dengan hidup dan kelangsungan hidup. Mereka yang tidak makan tentu akan mati. Mereka yang hanya mendapatkan makanan dalam jumlah sangat terbatas dan buruk secara kualitas, akan mengalami pertumbuhan yang tidak sehat. Namun, bagi mereka yang mendapatkan cukup makanan sehat, tentu akan dapat tumbuh dengan baik, sehat dan wajar. Barangkali inilah aturan kehidupan yang baku. Oleh karena itu, setiap orang, setiap keluarga, setiap komunitas, dan setiap negara akan berjuang dengan segala daya upaya untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Dalam perjalanan kehidupan manusia ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi, yakni: Pertama, suatu keadaan tidak mampu. Keadaan di mana kita tidak cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebagai akibatnya, kita kekurangan dan tumbuh secara tidak sehat. Kisah tentang gizi buruk, khususnya yang dialami oleh balita (gizi buruk) adalah contoh nyata dari keadaan tersebut. Apa yang dapat diharapkan dari keadaan yang demikian ini?

 

Kedua, suatu keadaan mampu. Keadaan dimana setiap orang memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan ini adalah buah dari kerja yang berfokus pada ketersediaan entah darimana sumbernya. Untuk mencapai keadaan ini, dapat dilakukan semua cara, termasuk upaya impor bahan pangan dari negara lain.

Sementara itu,  jumlah penduduk dari waktu ke waktu terus bertambah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan mengakibatkan ledakan penduduk. Hal ini akan berimbas pada terjadinya ledakan kebutuhan akan pangan. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi ketika terjadi ledakan penduduk, dan disisi lain kita dihadapkan pada ketergantungan pasokan dari luar? Situasi yang demikian jelas akan membawa kepada krisis pangan, dan bukan tidak mungkin akan menghasilkan ketidakpastian. Sebagai informasi, berdasarkan data dari kementrian perdagangan, tahun 2016 negara kita masih mengimpor  sejumlah bahan pangan di antaranya adalah beras, daging sapi berupa sapi bakalan dan gula pasir, gula tebu, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, kakao, dan jenis bahan pangan lainnya. Meskipun, ada klaim dari kementrian pertanian ketersediaan pangan kita cukup.

Untuk itulah, menjadi sangat penting bagi kita sebagai bangsa untuk berpikir dengan seksama mengenai masalah pangan. Namun, bukan sekedar kecukupan dalam pasokan, melainkan juga kemampuan menghasilkan atau kemampuan produksi. Kita seharusnya bersyukur, di negera kita semua syarat yang dibutuhkan terpenuhi agar kita menjadi bangsa yang produktif pangan. Pada titik inilah kita membutuhkan semangat baru dan pemikiran yang komprehensif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana termuat dalam konstitusi negara.

 

Kedaulatan pangan

Wacana tentang kedaulatan pangan masih baru di Indonesia, dan hampir tidak ada referensi ilmiah yang dapat diacu, termasuk hasil-hasil penelitian. Pada aras ilmiah, objek ini pun belum memperoleh perhatian, sehingga belum ada seminar serius yang membicarakannya. Namun, persoalan ini sangat penting disampaikan, karena telah hampir 3 tahun semenjak UU No 18 tahun 2012 dikeluarkan dan pemahaman terhadap konsep “kedaulatan pangan” masih lemah.

Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional, sebagaimna tercantum dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Sebetulnya, ide dasar kedaulatan pangan adalah mengangkat kesejahteraan petani kecil yang selama ini masih terpinggirkan. Pendekatan kedaulatan pangan lebih menghargai budaya lokal, sehingga petani dapat menanam varietas sendiri yang disukainya, dengan cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri. Hal ini karena petani sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada.Kedaulatan pangan mendukung sepenuhnya pola-pola pertanian yang berbasis keluarga, dimana mereka menanam sendiri dan memakan produk atau hasil sendiri dari lahannya.

Pada level rumah tangga, kedaulatan pangan berkenaan dengan bagaimana petani memiliki kedaulatan terhadap berbagai sumberdaya untuk menjalankan pertanian dan kehidupannya dengan sejahtera dan bermartabat. Secara ringkas, maka kedaulatan pangan dapat diukur dari bagaimana kedaulatan petani terhadap lahan, air, benih, pupuk dan obat-obatan, sistem usaha pertanian  (teknologi), hasil produksi, serta kedaulatan dalam mengkonsumsi. Namun, apa yang harus dihindari dan bahkan harus menjadi titik ungkit, yakni suatu pilihan strategi yang mengorbankan elemen bangsa. Pengalaman di masa Orde Baru, yakni ketika Orde Baru dapat mencapai swa sembada beras pada tahun 1984, namun persis pada saat itu pula nilai tukar petani pada titik terendah. Hal ini bermakna bahwa pencapaian swasembada beras (bukan swa sembada pangan) dicapai dengan mengorbankan petani. Model yang demikian inilah yang harus kita hindari.

Adapun strategi yang seharusnya dikembangkan adalah suatu strategi mencapai kedaulatan pangan yang berporos pada petani. Maksudnya adalah bahwa pencapaian keadaan tersebut diiringi dengan keadaan petani yang sejahtera dan kuat (berdaya). Mengapa demikian? Oleh karena keadaan petani sejahtera bermakna suatu keadaan di mana sebagian besar rakyat Indonesia dalam kesejahteraan. Hal ini tertuang Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa:“Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. Terlihat bahwa ada dua pihak terkait kedaulatan pangan yakni: (1) negara yang memiliki hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat; serta (2) masyarakat yang juga berhak menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal.

 

Kedaulatan pangan intinya adalah upaya “Memanusiakan Petani”. Hanya dengan ini ketahanan pangan akan tercapai. Jadi, kedaulatan pangan adalah basis utk mencapai ketahanan pangan.Memanusiakan petani berarti petani bertani di atas tanahnya sendiri, air mudah didapat, mudah mendapatkan benih, pupuk dan obat-obatann dengan harga terjangkau, menggunakan teknologi spesifik loikasi, ekologis dan ramah lingkungan. Selain itu, dikatakan berdaulat pangat jikam petani tidak buru-buru menjual hasil panennya karena alasan kepepet hutang. Dengan tidak menjual hasilnya secara buru-buru apalagi dengan sistem ijon, petani dapat mengkonsumsi pangan yang sesuai kultur mereka sendiri.

Kedaulatan pangan dapat diposisikan sebagai strategi pokok untuk mencapai tujuan pembangunan pangan nasional yakni ketahanan pangan. Kedaulatan pangan tidak menggantikan, namun menjadi pelengkap atau pendukung bahkan menjadi basis untuk tercapainya ketahanan pangan yang sejati.Dengan mengimplementasikan spirit kedaulatan pangan, maka ketahanan pangan di Indonesia akan lebih mampu dicapai secara kokoh dan berkeadilan. Selain itu, Kedaulatan pangan identik dengan menempatankan petani sebagai pelaku utama di bidang ketersediaan pangan pada posisi yang layak. Hanya dengan ini ketahanan pangan akan tercapai.

 

 

Sumber:

Syahyuti, Sunarsih, S. Wahyuni, Wahyuning K.S., dan M. Azis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2015. Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan NasionalForum Agro Ekonomi Vol.33 No.02, 2015

Suara Karya. 2016. Perubahan Iklim dan Kedaulatan Pangan.  Kamis, 6 Oktober 2016 (online). www.suarakarya.com

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan

Rencana Strategis