SOSIALISASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG PENATA USAHAAN HASIL HUTAN TAHUN 2015

 KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

 TAHUN ANGGARAN 2016

 

 

 LEBAKSIU – Rabu, 4 Mei 2016 bertempat di Ruang Pertemuan Tanaman Teknologi Pertanian (Agro Techno Park) Jl. Lebaksiu-Balapuang, Durensawit Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu baru baru ini telah diadakan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Penata Usahaan Hasil Hutan Tahun 2015.

 

Acara dibuka oleh Kepala Bidang Kehutanan mewakili Kepala Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal. Para peserta sosialisasi terdiri dari Pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK), Pengepul Kayu Rakyat, Petani Hutan Rakyat, Penuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dan Staf Bidang Kehutanan.

 Kegiatan ini bertujuan agar para pelaku usaha di bidang industri hasil hutan, masyarakat/petani hutan rakyat, Penyuluh Kehutanan dan Staf dapat mengetahui dan memahami penatausahaan hasil hutan.

 Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan beberapa point penting :

 

1.    Sosialisasi terdiri dari P 21/Men LHK-II/2015, P. 42/Men.LHK-II/2015, P.43/Men.LHK-II/2015 dan P.13/Men.LHK-II/2015.

 

2.    Dalam P.21/Men.LHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu dari Hutan Hak, untuk Pulau Jawa, Bali dan Lombok Dokumen Angkutannya menggunakan Nota Angkutan yang dibuat sendiri oleh Pemilik Kayu. Di luar wilayah tersebut menggunakan SKAU.

 

3.    Permasalah yang timbul dengan adanya peraturan tersebut data peredaran kayu rakyat menjadi tidak terpantau karena Penerbit Nota Angkutan tidak melaporkan/menyerahkan satu lembar dokumen Nota Angkutan ke Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal sesuai peraturan.

 

4.    Pada P.42/Men.LHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Produksi dan P.43/Men.LHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Penatausahaannya menggunakan SIPUHH On Line (berbasis elektronik).

 

5.    SIPUHH On Line dimulai dari perencanaan, pemanenan, pemasaran, pengawasan semuanya melalui system yang telah dibangun oleh Kementrian LHK dan terintegrasi dengan dokumen angkutan dan pembayaran PSDH, DR dan PNT. Penggunaan ID Barcode pada pohon dan batang kayu bulat sebagai bagian dari proses produksi kayu bulat.

 

6.    PembayaranPSDH dilakukan secara self assesment dan pembayarannya melalui SIMPONI.

 

7.    Dokumen Angkutannya menggunakan SKSHHK yang juga dicetak melalui system.

 

8.    Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan post audit berdasarkan laporan yang dilakukan oleh system dari SIPUHH On Line.

 

9.    Khusus hasil hutan dari Perum Perhutani diatur tersendiri oleh Direksi melalui informasi yang dibangun dan dikembangkan namun harus tetap terintegrasi dengan SIPUHH dari Kementrian LHK.

 

10.Dalam P.13/Men.LHK-II/2015 tentang Ijin Industri Primer Hasil Hutan Kayu saat ini penerbitan ininnya sampai dengan kapasitas 6000 m3 /tahun oleh Kementerian LHK.

 

11.Pneatausahaan pada industri primer melalui SIPUHH On Line dari kayu yang diterima maupun yang keluar. LMKB, LMKO, RPBBI semuanya melalui SIPUHH on line.

 

12.Untuk Kabupaten Tegal  sudah ada beberapa GANIS PHL dari industri yang sudah mengikuti pelatihan SIPUHH On Line.

 

13.Untuk kayu Rakyat penatausahaannya masih secara manual.

 

 

 

 

Rencana Strategis