• Panen Bawang Putih

    Kebangkitan dan kejayaan bawang putih mulai teruji. Hari ini Selasa,7 Agustus 2018 dilakukan panen musim tanam I 2018 hasil budidaya kelompok tani binaan KPw BI Tegal dan Dinas Tan dan KP Kab.Tegal sebanyak 67 h.....Read more

  • Petani Milenial

    Tegal memiliki beberapa produk unggulan hasil pertanian yang patut dibanggakan hal ini disampaikan dihadapan Bupati Tegal, Ibu Dra Hj. Umi AzizahRead more

  • Panen Raya

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Ir. Khofifah, MM mengatakan tanam padi Oktober 2017 waktu lalu telah menghasilkan panen pada Januari 2018 seluas 1.200 hektar dan Februari seluas 6.880 hektar. target luas tambah tanam (LTT) Desember 2017 seluas 12.000 Ha Produktivitas di sini 6,76 ton per hektar.Read more

  • Panen Raya di Bulakpacing

    Pada sambutannya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berpesan agar dalam program Kabupaten Tegal Go Organik bisa dilaksanakan tidak hanya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saja tetapi semua pihak ikut menyukseskan program tersebut. Read more

  • Pasar Tani

    Pembukaan Pasar Tani oleh Pj. Bupati Tegal ; Bapak Sinoeng Noegroho Rachmadi beserta istri, yang dihadiri pula oleh Sekda Kab. Tegal beserta jajarannya, Kepala Dinas Tan & KP dan Sekdin, Penyuluh Pertanian, UPTD dan para petani, KTNA se Kabupaten Tegal.Read more

  • Workshop Perhiptani

    amis 6 April bertempat di Hotel Grand Dian telah dilaksanakan workshop penyuluh pertanian. Acara ini merupakan inisiatif dari PERHIPTANI Kabupaten Tegal untuk membangkitkan sistem penyuluhan di Kabupaten Tegal. Peserta Work Shop dari Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian Swasta dan Pemerhati Pertanian. Read more

MEMAKNAI ANGGARAN UNTUK KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20 persen. 

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

 

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 diketahui  sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022).

 

Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia, sehingga ketersedian pangan dijamin oleh negara. Penggunaan dana desa minimal 20% di tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan

 

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus-berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMAKNAI ANGGARAN UNTUK KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.


Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20 persen. 

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.


Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.


Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.


Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.


Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.


Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

 

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Dana desa pada tahun 2022 diketahui  sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.


Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.


Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.


Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia, sehingga ketersedian pangan dijamin oleh negara. Penggunaan dana desa minimal 20% di tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan

 

 Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus-berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakteri Fotosintesis: Pengkelasan, Pembuatan dan Cara Aplikasi yang Tepat

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Tetumbuhan telah memanfaatkan energi matahari selama ratusan juta tahun. Ganggang dan bakteri fotosintetik telah melakukan hal yang sama dalam waktu yang lebih lama, semua dengan efisiensi dan ketahanan yang luar biasa.

Para penggiat tani organik tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah PSB (Photosynthetic Bacteria), Bakteri fotosintetik (PSB) telah banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanaman. Bakteri fotosintesis atau photosynthetic bacteria (PSB) merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis.  PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil a atau b yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis.  Bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari.

Pustaka lain menyebutkan bahwa bakteri PSB atau yang disebut juga bakteri merah, merupakan kelas mikroorganisme yang memiliki kemampuan unik mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Bakteri ini sangat berguna bagi tanaman dikarenakan tanaman hanya dapat mengambil energi matahari hanya pagi dan sore hari. Pada siang hari, energi matahari sangat besar sekali sehingga tanaman tidak menyerap dengan baik. Tingkat respirasi tanaman menjadi lebih tinggi. Penyerapan energi matahari yang kurang lebih hanya 6 (enam) jam perhari dapat mengakibatkan penurunan hasil buah  dan sayur karena fotosintesis tidak berjalan optimal. Solusinya yaitu dengan bantuan dari luar. Bakteri PSB bersifat fotoautotrof, pigmen yang berperan dalam menangkap cahaya untuk fotosintesis adalah bakterioklorofil atau b serta beragam karotenoid yang memberi rentang warna antara ungu, merah, coklat, dan orange.

PSB (Photosynthetic Bacteria) atau bakteri fotosintetis merupakan bakteri autotrof yang dibuat memakai sinar matahari untuk dapat merubah bahan-bahan organik menjadi asam amino dan zat bioaktif. Fungsi PSB ini mengambil energi matahari yang terlalu tinggi, untuk diserap tanaman lalu menyalurkannya ke organ daun tanaman dengan energi yang lebih kecil yang mampu diserap tanaman. Maka tanaman akan melakukan fotosintesis secara maksimal hingga 12 jam. Efek dari penyerapan ini yaitu kualitas tanaman semakin bagus dan cepat tumbuh. Sehingga PSB berpotensi untuk dijadikan dalam pembuatan pupuk. Sumber asam amino polisakarida dan asam nukleat dari PSB sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman yang diberi PSB akan memberi buah dengan rasa yang lebih enak, dapat meningkatkan pertumbuhan akar, dan akan memperkuat tanaman sehingga lebih tahan terhadap hama.

Apa Manfaat Bakteri fotosintesis?

Bakteri fotosintesis memberikan manfaat untuk tanaman, ternak, dan ternyata bermanfaat pada proses pengolahan limbah. Ada beberapa manfaat bakteri fotosintesis untuk ternak, di antaranya dapat membantu tanaman menambahkan nitrogen ke tanaman, menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik, mempercepat pertumbuhan tanaman, sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis dan polisakarida, meningkatkan kualitas rasa tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia dan mampu memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan patogen. Sedangkan manfaat PSB pada ternak diantaranya adalah dapat membantu mengurangi gas dan limbah di tempat penampungan hewan, menambahan pada nutrisi mampu menambah berat badan ternak dan ikan, meningkat kualitas warna dan rasa daging menjadi lebih baik dan membantu melindungi hewan dari bakteri jahat. Selain bidang pertanian PSB juga banyak dimanfaatkan dalam pengendalian limbah yang mencemari lingkungan, pengembalian ekosistem, peternakan, industri kimia dan farmasi.

Klasifikasi Photosynthetic Bacteria (PSB)

Photosynthetic Bacteria (PSB) secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok

1.                           Bakteri Fotosintesis Oksigenik (Oxygenic Photosynthetic Bacteria)

Bakteri fotosintesis oksigenik melakukan fotosintesis dengan cara yang mirip dengan tanaman. Mereka mengandung pigmen pemanen cahaya, menyerap karbon dioksida, dan melepaskan oksigen. Cyanobacteria atau Cyanophyta adalah satu-satunya bentuk bakteri fotosintesis oksigen yang diketahui sampai saat ini. Namun, ada beberapa spesies Cyanobacteria. Mereka sering berwarna biru kehijauan dan dianggap berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati di Bumi dengan membantu mengubah atmosfer kekurangan oksigen awal Bumi menjadi lingkungan yang kaya oksigen. 

Transformasi ini berarti bahwa sebagian besar organisme anaerob yang berkembang tanpa adanya oksigen pada akhirnya menjadi punah dan organisme baru yang bergantung pada oksigen mulai muncul. Cyanobacteria sebagian besar ditemukan di air tetapi dapat bertahan hidup di darat, di bebatuan, dan bahkan di kulit binatang (atau bulu), dan di karang. Mereka juga dikenal endosimbion, yang berarti mereka dapat hidup di dalam sel atau tubuh organisme lain dengan cara yang saling menguntungkan. Cyanobacteria juga cenderung hidup dalam kondisi cuaca ekstrem, seperti Antartika, dan menarik bagi para ilmuwan karena mereka mungkin mengindikasikan kesempatan untuk hidup di planet lain seperti Mars.

2.         Bakteri Fotosintesis Anoksigenik (Anoxygenic Photosynthetic Bacteria)

Bakteri Fotosintesis Anoksigenik mengonsumsi karbon dioksida tetapi tidak melepaskan oksigen. Ini termasuk bakteri Hijau dan Ungu dan juga Filotrof Anoksigenik Fototrof (FAP), Phototrophic Acidobacteria, dan Phototrophic Heliobacteria. Berikut adalah perbedaan antara jenis-jenis bakteri ini:  

 

Bakteri Sulfur Ungu

Bakteri ungu dapat dibagi menjadi dua jenis utama - Chromatiaceae, yang menghasilkan partikel belerang di dalam sel mereka, dan Ectothiorhodospiraceae, yang menghasilkan partikel belerang di luar sel mereka. Mereka tidak dapat berfotosintesis di tempat-tempat yang memiliki banyak oksigen, sehingga mereka biasanya ditemukan di air yang stagnan atau mata air belerang yang panas. Alih-alih menggunakan air untuk berfotosintesis, seperti tanaman dan cyanobacteria, bakteri sulfur ungu menggunakan hidrogen sulfida sebagai agen pereduksi mereka, itulah sebabnya mereka mengeluarkan sulfur daripada oksigen. Bakteri ungu mungkin merupakan bakteri fotosintesis yang paling banyak dipelajari, digunakan untuk semua jenis upaya ilmiah termasuk teori tentang kemungkinan kehidupan mikrobiologis di planet lain.

 

Bakteri Non-sulfur Ungu

Bakteri non-sulfur ungu tidak melepaskan sulfur karena alih-alih menggunakan hidrogen sulfida sebagai zat pereduksi, mereka menggunakan hidrogen. Sementara bakteri ini dapat mentolerir sejumlah kecil sulfur, mereka mentolerir jauh lebih sedikit daripada bakteri sulfur ungu atau hijau, dan terlalu banyak hidrogen sulfida beracun bagi mereka.

 

 

 

Bakteri Sulfur Hijau

Bakteri sulfur hijau umumnya tidak bergerak (non-motil), dan dapat datang dalam berbagai bentuk seperti bola, batang, dan spiral. Bakteri ini telah ditemukan jauh di laut dekat Meksiko. Mereka juga ditemukan di bawah laut dekat Indonesia. Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrem, seperti jenis bakteri fotosintesis lainnya, menunjukkan potensi evolusi untuk hidup di tempat-tempat yang dianggap tidak dapat dihuni.

 

Acidobacteria Phototrophic

Acidobacteria Phototrophic ditemukan di banyak tanah dan cukup beragam. Beberapa bersifat acidophilic, artinya mereka berkembang dalam kondisi yang sangat asam. Namun, tidak banyak yang diketahui tentang pengelompokan bakteri ini, karena mereka cukup baru, yang pertama ditemukan pada tahun 1991.

 

Phototrophic Heliobacteria

Phototrophic Heliobacteria juga ditemukan di tanah, terutama sawah jenuh air, seperti sawah. Mereka menggunakan jenis bakterioklorofil tertentu, berlabel g, yang membedakan mereka dari jenis bakteri fotosintesis lainnya. Mereka adalah photoheterotroph, yang berarti bahwa mereka tidak dapat menggunakan karbon dioksida sebagai sumber utama karbon mereka.

 

Phototrophs anoxygenic filamen hijau dan merah (FAPs)

Phototrophs anoxygenic filamen hijau dan merah (FAPs) sebelumnya disebut bakteri non-sulfur hijau, sampai ditemukan bahwa mereka juga dapat menggunakan komponen sulfur untuk bekerja melalui proses mereka. Bakteri jenis ini menggunakan filamen untuk bergerak. Warnanya tergantung pada jenis bakterioklorofil yang digunakan organisme tertentu.
Yang unik dari bentuk bakteri ini adalah dapat berupa fotoautotrofik, yang berarti mereka menciptakan energi sendiri melalui energi matahari; chemoorganotropic, yang membutuhkan sumber karbon atau photoheterotrophic, yang, seperti dijelaskan di atas, berarti mereka tidak menggunakan karbon dioksida untuk sumber karbon mereka.

Sementara itu, menurut karakteristik fisiologis dan ekologis, PSB dapat dipisahkan menjadi 4 kategori utama: 

1.       Bakteri Sulfur Ungu (Chromatiaceae)

Habitat Bakteri Sulfur Ungu  adalah air yang mengandung limbah organik, tanah dan air yang agak asam

2.       Bakteri Non-sulfur Ungu (Rhodospirillaceae)

Habitat Bakteri Non-sulfur Ungu adalah air yang mengandung belerang dan terpapar cahaya, daerah pinggiran pantai yang tercemar limbah dan lingkungan yang ekstrem (panas, dingin, alkali, dan hipersalin)

3.       Bakteri Sulfur Hijau (Chlorobiaceae

Habitat Bakteri Sulfur Hijau adalah air yang terpapar cahaya dan mengandung belerang atau sulfida

4.       Bakteri Non-sulfur Hijau (Chloroflexacea

Habitat Bakteri Non-sulfur Hijau adalah daerah yang memiliki konsentrasi oksigen yang rendah (Lu et al., 2019b)

 

 

Bagimana cara pembuatan PSB

Untuk membuat PSB tidaklah sukar, karena bahan dan cara membuatnya cukup mudah. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 butir telur, 2 sendok makan penyedap makanan/MSG, 4 sendok makan saos ikan, Botol bekas air mineral ukuran 1500 ml, dan air bersih  secukupnya. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan telur, MSG, dan saos ikan, kocok hingga tercampur rata. Selanjutnya, Isi botol air mineral dengan air bersih tetapi jangan sampai penuh, sisakan untuk rongga udara. Masukkan 3 sendok makan campuran bahan sebelumnya dalam botol berisi air  dan tutup rapat botol dan kocok hingga air menjadi keruh, dan yang terakhir jemur botol berisi larutan tadi di tempat yang terkena sinar matahari langsung minimal 8 jam dalam sehari selama 15 - 30 hari, dan larutan dalam botol berubah warna menjadi merah. Setelah itu, PSB siap digunakan.

 

Aplikasi PSB

Bertalian dengan cara aplikasi, ternyata tidak ribet seperti yang dibayangkan oleh petani pada umumnya. Cara aplikasinya adalah dengan melarutkan PSB sebanyak 10-15 mL ke dalam  2 liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang serta tanah di sekitar tanaman atau dapat juga diaplikasikan dengan cara mengencerkan larutan dengan perbandingan 1:20 L, yang artinya 1 Liter arutan ditambahkan dengan 20 Liter, pemakaian pada siang hari karena bakteri ini aktif pada siang hari.

PSB dapat diaplikasikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman ditambah lagi penggunaan PSB akan meningkatkan sistem Imun dari tanaman tersebut. Penelitian menyebutkan bahwa PSB dapat mengatasi penyakit bercak-bercak kuning pada daun tembakau yang disebabkan oleh virus TMV (Tobacco Mosaic Virus).

 

 Referensi:

Cahyadi. 2021. Cara Membuat Bakteri Fotosintesis. (online) https://disdik.purwakartakab.go.id/cara-membuat-bakteri-fotosintesis-?fb_comment_ id=4186670041448915_4186999708082615 diakses tanggal 17 Mei 2022.

Kurnianingrum, I. 2021. Mengenal Bakteri Fotosintetik sebagai Agen Hayati Pemacu Laju Fotosintesis Tanaman. (online) https://bbppbinuang.bppsdmp.pertanian.go.id/mengenal-bakteri-fotosintetik-sebagai-agen-hayati-pemacu-laju-fotosintesis-tanaman/ diakses tanggal 17 Mei 2022.

Kiral. 2020. Cara Cepat Membuat Bakteri Fotosintesis (PSB) 2 Hari Sudah Merah. (online) https://lombokorganik.id/cara-cepat-membuat-bakteri-fotosintesis-psb-2-hari-sudah-merah/ diakses tanggal 17 Mei 2022.

 

Lu et al., 2019b. H. Lu, G. Zhang, Z. Zheng, F. Meng, T. Du, S. HeBio-conversion of photosynthetic bacteria from non-toxic wastewater to realize wastewater treatment and bioresource recovery: a review. Bioresour. Technol., 278 (2019), pp. 383-399

 Puyol et al., 2017. D. Puyol, E.M. Barry, T. Hülsen, D.J. BatstoneA mechanistic model for anaerobic phototrophs in domestic wastewater applications: photo-anaerobic model (PAnM). Water Res., 116 (2017), pp. 241-253

Rencana Strategis