MEMAKNAI ANGGARAN UNTUK KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20 persen. 

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

 

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 diketahui  sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022).

 

Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia, sehingga ketersedian pangan dijamin oleh negara. Penggunaan dana desa minimal 20% di tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan

 

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus-berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

MEMAKNAI ANGGARAN UNTUK KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.


Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20 persen. 

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.


Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.


Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.


Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.


Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.


Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

 

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Dana desa pada tahun 2022 diketahui  sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.


Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.


Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.


Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia, sehingga ketersedian pangan dijamin oleh negara. Penggunaan dana desa minimal 20% di tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan

 

 Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus-berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 

Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMAKNAI ANGGARAN DANA DESA  UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Dengan pertimbangan tersebut maka terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021.

Tak dapat dipungkiri Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 menjadi buah bibir dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal, terutama masyarakat di perdesaan. Diketahui dalam pasal 5 Perpres tersebut dinyatakan bahwa dana desa dapat digunakan Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh Persen)

Banyak persepsi muncul konsep ketahanan pangan yang dimaksud. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkan agar kegiatan dalam rangka penggunaan anggran 20% dikatakan tepat. Jarang sekali yang mempertimbangkan data potensi di masing-masing wilayah. Umumnya, Pemdes akan lebih senang membelanjakannya untuk pembangunan fisik. Padahal, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, juga dibutuhkan sarana penunjang.

Selain itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, seluruh stake holder diharapkan dapat dapat bersinergi dalam meningkatkan SDM Desa melalui pelatihan dan pendampingan program dan kegiatan peternakan dan pertanian terpadu.

Dana desa pada 2022 sebesar Rp 68 triliun, yang salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, perlu dioptimalkan. Dengan pemetaan potensi yang matang, diharapkan tercipta lapangan kerja baru serta ada nilai tambah produk pertanian (Perdana, 2022).

 

Pengertian Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan “pengkayaan cakupan” dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan “perorangan” dan “sesuai keyakinan agama” serta “budaya” bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Terkait penguatan ketahanan pangan, salah satu hak paling dasar bagi manusia adalah pangan dan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu kewajiban negara adalah menjamin ketersediaan pangan bagi setiap warga negara. Ketersediaan pangan bagi seluruh warga bangsa menjadi indikator ketahanan pangan sebuah negara. Oleh karena itu, dengan adanya diversifikasi pangan tersebut, akan memudahkan pemerintah untuk mencapai target pemenuhan pangan nasional.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan

Salah satu langkah kongkrit penguatan ketahanan pangan adalah penggunaan dana desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan Indonesia, dapat dilakukan melalui kegiatan; pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; pembangunan lumbung pangan desa; pengolahan pasca panen; serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Dana desa yang pada tahun 2022 ini sebesar Rp 68 triliun, salah satu peruntukannya untuk ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, yaitu sebesar Rp.13,6 triliun dari pagu 68 triliun perlu dioptimalkan (Desapedia, 9 Juni 2022). Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan Indonesia yang dimulai dari Desa, dibutuhkan arah kebijakan pembangunan desa yang harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, memperhatikan system sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa, serta kebijakan yang berdasar pada kebutuhan warga desa, dan data riil di lapangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat dioptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, di mana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu,  keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

 

Terkait dengan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan semua pihak harus mendukung alokasi Dana Desa untuk memperkuat kemampuan lokalitas pangan desa agar kita semua tidak terlalu bergantung pada import pangan seperti yang terjadi selama ini. Agar penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan terjamin keberlanjutannya maka desa harus bersinergis dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal  dan harus ada road map atau peta jalan ketahanan pangan berbasis desa.

 

 Simpulan

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia dan ketersediaan pangan dijamin oleh negara. Penggunaan Dana Desa minimal 20% di Tahun 2022 merupakan langkah nyata untuk  mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani. Diperlukan sinergitas antara pemerintah desa dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal agar penggunan dana desa untuk ketahanan pangan dapat maksimal dan berkelanjutan.

 

Referensi

Desapedia, 2022. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Harus Berkelanjutan. (online) https://www.desapedia.id/nasional/dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-harus- berkelanjutan/.

Kusnandar, V.B. 2022. Anggaran Ketahanan Pangan 2022 Dipangkas Hampir Rp7 Triliun. (on line) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/20/anggaran-ketahanan-pangan-2022-dipangkas-hampir-rp7-triliun. Diakses tanggal 13  Juni 2022.

Perdana, A.P. 2022. Optimalkan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan. Harian Kompas (16 Pebruari 2022). Online. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/15/optimalkan-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan. Diakses 13 Juni 2022.

Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Strategis