UPAYA MENJAMIN EKSISTENSI DAN PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL

 

Oleh:

Rokhlani, S.P., M.P.

Penyuluh Pertanian Madya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal

 

 


Pendahuluan

Diakui atau tidak pembangunan pertanian di Kabupaten Tegal sangat dipengaruhi oleh keberadaan petani dengan rerata skala usaha yang relatif kecil. Data penggunaan lahan Kabupaten Tegal pada tahun 2019 berdasarkan Buku Kabupaten Tegal Dalam Angka, luas lahan sawah yang meliputi sawah irigasi, sawah tadah hujan/non irigasi, sawah pasang surut dan sawah lainnya/polder, rembesan, dan lain-lain tercatat seluas 38.735 ha (sekitar 44,08%) dari luas daratan keseluruhan. Lahan sawahtersebut setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan luasan,  Tahun 2014 (39.789 ha), 2015 (39.488 ha),  2016 (39.036 ha), dan 2018 (87.879 ha).  Luas Lahan Baku Sawah sesuai dengan SK Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 dikoreksi menjadi 38.964 ha atau 45% dari seluruh wilayah Kabupaten  Tegal.

Dominasi petani kecil di Kabupaten Tegal  setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani untuk meningkatkan pendapatannya sehingga petani sukar keluar dari lingkaran kemiskinan. Tidak hanya masalah skala usaha taninya, masyarakat petani miskin dihadapkan pada rendahnya produktivitas, infrastruktur yang terbatas, aksesibilitas yang rendah rendah terhadap informasi permodalan, teknologi, dan pasar serta rendahnya kapasitas petani.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Tegal. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, kemampuan mengkases informasi pertanian, permodalan, infrastruktur, pasar dan adopsi inovasi dibiadang pertanian dalam arti luas. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di Kabupaten Tegal, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani yang seyogyanya diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pelaporan kegiatan serta pengembangan kepemimpinan kelembagaan petani.

Sementara itu, derasnya arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai implikasi diratifikasi General Agreement on Tariffs and Trade  (GATT) dan World Trade Organization (WTO) merupakan kenyataan berat yang harus dihadapi.  Diperlukan penguasaan teknologi pertanian yang memadai dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi dunia. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani salah satunya dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan petani.

Bertalian dengan pembinaan kelembagaan petani, secara rinci telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016. Kelembagaan petani dimaksud dalam peraturan menteri tersebut terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian. Untuk meningkatan kapasitas kelembagaan petani yang dilakukan pembinan oleh kelembagaan penyuuhan dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Sampai saat ini, masih dijumpai kendala berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang semakin sukar dijangkau oleh petani dengan usaha kecil. Situasi ekonomi yang carut marut akibat serangan Covid-19, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai dan terbatas, serta kebijakan yang masih belum berpihak kepada petani kecil,  menyebabkan petani dan buruh tani terdesak ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar petani (NTP) yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, pada artikel ini akan dijabarkan tentang pentingnya keberadaan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Tegal dan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin keberadaan kelembagaan petani di Kabupaten Tegal.

 

Pentingnya Eksistensi Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Rivai dan Anugrah (2011),  Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan disemua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus sudah memikirkan pula kebutuhan hidup generasi berikutnya.

Sementara itu, apabila kita amati dengan pendekatan dan praktek pertanian konvensional  saat ini oleh petani di Kabupaten Tegal,  merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini selaras pendapat Untung (2006) yang menyatakan bahwa pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman benih/varietas tanaman unggul secara seragam spasial dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia (pupuk dan pestisida), dan alat mesin pertanian.

Globalisasi ekonomi telah berdampak pada suatu keharusan bahwa pada pola pendekatan pembangunan pertanian ke depan, diarahkan kepada “Paradigma Pembangunan Pertanian Berkelanjutan” yang berada dalam konteks pembangunan manusia. Paradigma pembangunan pertanian ini, bertumpu pada kemampuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraaan masyarakat dengan kemampuan sendiri, dengan memperhatikan potensi kelestarian lingkungannya (Sumodiningrat, 2000).

Berkaitan dengan keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan, peran kelembagaan petani sangat penting. Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (local institution), yang berupa organisasi keanggotaan (membership organization) atau kerjasama (cooperatives) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986). Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu tugas dalam organisasi (interorganizational task) untuk memediasi masyarakat dan negara, tugas sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani sehingga lembaga mempunyai fungsi kelembagaan merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Pengelolaan sumberdaya usahatani oleh petani menyangkut pengaturan masukan, proses produksi, serta keluaran sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Usaha pertanian sendiri meliputi kegiatan-kegiatan in-put, produksi, dan out-put (Uphoff, 1986). Dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil diperlukan kelembagaan petani. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif.

Kelembagaan petani yang efektif ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian. Kegiatan bersama (group action atau cooperation) oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991) sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

 

Membentuk Petani Mandiri, Modern, dan Inovatif Melalui Kelembagaan Petani

Kemandirian petani, menurut Soedijanto (2004), meliputi: (a) Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar; (b) Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain; (c) Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar; dan (d) Sebagai manusia yang interdepensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem social.

Lebih kanjut dijelaskan bahwa sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Swadaya adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual atau kolektif. Pemilikan yang terbatas dan akses pemilikan yang juga terbatas terhadap sumberdaya menyebabkan tingkat kemandirian yang rendah. Dalam hal ini ketergantungan terhadap faktor eksternal menjadi sangat tinggi. Penyatuan potensi, serta penumbuhan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri dan sesama, kepercayaan, komunikasi dan kerjasama, yang diwujudkan dalam suatu wadah kelompok, pada akhirnya menjadi organisasi, diyakini sebagai strategi dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.

Kemandirian petani diyakini sebagai muara dari suatu usaha pembangunan pertanian. Sarana untuk mencapai kemandirian adalah adanya keswadayaan. Kemandirian dan keswadayaan individu dapat terwujud melalui proses sosial dalam kelembagaan yang ada di masyarakat (ECDPM, 2006). Kemampuan petani merupakan salah satu prasyarat bagi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka (Bunch, 1991). Kerjasama petani dapat mendorong penggunaan sumberdaya lebih efisien, sarana difusi inovasi dan pengetahuan (Reed, 1979).

Partisipasi petani merupakan manifestasi keberdayaan masyarakat. Petani yang berdaya, menurut Susetiawan (2000) adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar-menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.

Pemahaman tentang pemberdayaan petani merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar petani dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Petani hendaknya berpartisipasi dalam program pembangunan pertanian berkelanjutan karena beberapa alasan di antarana,  petani memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program, petani lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program jika ikut bertanggung-jawab di dalamnya dan petani berhak berhak mengambil keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai, serta  banyaknya permasalahan pembangunan pertanian, tidak mungkin dipecahkan secara perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

Menurut Claude dan Zamor (1985) Strategi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pengelolaannya karena berbagai pertimbangan diantaranya dalam rangka meningkatkan integrasi, meningkatkan hasil dan merangsang penerimaan yang lebih besar terhadap kriteria hasil, membantu menghadapi permasalahan nyata dari kesenjangan tanggapan terhadap perasaan, kebutuhan, masalah, dan pandangan komunitas lokal, membawa kualitas hasil (output) lebih tinggi dan berkualitas, meningkatkan jumlah dan ketepatan informasi, dan memberikan operasi yang lebih ekonomis dengan penggunaan lebih banyak sumberdaya manusia lokal dan membatasi transportasi dan manajemen yang mahal

 

Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembanguan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan usahataninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, dalam pola kelakuan, dalam hubungan kelompok, dalam persepsi baru bertalian dengan tujuan atau cara yang ditempuh.

Pengembangan kelembagaan petani diarahkan pada upaya peningkatan kapasitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota. Hal ini diartikan bahwa, secara sosial-ekonomis kelembagaan petani diarahkan agar mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sejauh mana daya inovasi dipandang oleh lingkungannya sebagai memiliki nilai intrinsik, yang dapat diukur secara operasional.

Menurut Anantanyu (2009), kapasitas kelembagaan petani, dapat tercapai dengan melihat empat indikator, yaitu (1) Tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya: adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi. (2) Fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi: adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengerahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik, (3) Adanya keinovatifan kelembagaan, meliputi: adanya peran kepemimpinan dalam kelembagaan, fungsi kepemimpinan dalam kelembagaan berjalan, adanya nilai-nilai yang mendasari kerjasama, adanya pembagian peran anggota, adanya pola kewenangan dalam kelembagaan, adanya komitmen anggota terhadap kelembagaan, tersedia sumber-sumber pendanaan, tersedia fasilitas-fasilitas fisik, kualitas sumberdaya anggota memadai, dan adanya teknologi yang sesuai, dan (4) Keberlanjutan kelembagaan, meliputi: sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu peran penyuluhan pertanian adalah mengembangkan kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi sendiri. Penyuluhan, menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), diartikan sebagai proses yang membantu petani dalam: menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan; meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; memperoleh pengetahuan khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkan; memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat petani sudah optimal; meningkatkan motivasi petani untuk menetapkan pilihannya; dan mengevaluasi dan meningkatkan ketrampilan dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Kelembagaan petani dalam melaksanakan perannya memerlukan pengorganisasian dengan ketrampilanketrampilan khusus untuk memberikan dorongan dan bantuan secara sistematis. Secara ideal, pengembangan kapasitas kelembagaan petani dilakukan melalui pendekatan self-help (membantu diri sendiri). Pendekatan yang berorientasi proses, membantu masyarakat dalam belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri. Penyuluhan didasarkan premis bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan komitmen masyarakat untuk membantu dirinya sendiri, tanpa komitmen dalam kelembagaan akan terjadi kesenjangan kapasitas untuk mencapai efektivitas kegiatan. Dalam kelembagaan petani, perlu ada penumbuhan kesadaran bagi petani tentang pengaruh luar yang membatasi usahanya, serta identifikasi kebutuhan kebutuhan yang timbul akibat pengaruh tersebut untuk selanjutnya menentukan pemenuhannya.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan petani adalah tugas pemerintah melalui kelembagaan penyuluhan pertanian. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mendiskripsikan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu: ”memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah” dan pasal 13 ayat (1) huruf e, yaitu: ”menumbuh-kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha”. Kelembagaan petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan (Departemen Pertanian, 2001).

Namun demikian, kondisi dilematis biasanya timbul dari kelembagaan penyuluhan karena bias kepentingan. Penguatan kapasitas kelembagaan petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Anantanyu (2009) mengatakan bahwa langkah-langkah tindakan strategis yang perlu dilakukan dalam mengembangkan kelembagaan petani dapat dilakukan adalah pertama Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian. Meningkatkan kompetensi penyuluh dalam memfasilitasi petani, meliputi: penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap sasaran, serta adanya komitmen terhadap profesi. Penggunaan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran, meliputi: kesesuaian informasi, ketepatan metode, penggunaan berbagai teknik penyuluhan, dan penggunaan media dalam penyuluhan, sedangkan Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, meliputi: ketersediaan programa penyuluhan, kemudahan akses, dukungan fasilitas yang diperlukan, dan pelaksanaan program.

Strategi kedua adalah peningkatan peran pihak luar, memfasilitasi adanya dukungan kepemimpinan lokal dan menjembatani peran pihak luar (pemerintah, swasta, dan kelembagaan lain). Strategi ketiga adalah peningkatan kedinamisan kelompok sebagai kelompok pembelajaran. Starategi dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang tujuan kelompok, mengembangkan struktur, mengembangkan fungsi tugas, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelompok, meningkatkan kekompakan kelompok, mendorong kekondusifan suasana kelompok, menciptakan ketegangan kelompok, dan mendorong keefektifan kelompok.

Strategi keempat adalah peningkatan kapasitas petani, dilakukan melalui Peningkatan pendidikan, baik formal maupun non-formal, bagi petani yang mendukung bidang usaha atau agribisnis, memfasilitasi dalam berbagai kegiatan agribisnis, mendorong kemampuan berusaha untuk meningkatkan pendapatan, memfasilitasi penyediaan sarana kegiatan agribisnis bagi petani, dan menyediakan sumber  belajar termasuk informasi yang diperlukan oleh petani.

Strategi kelima adalah peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan petani. Partisipasi anggota dalam kelembagaan dimaknai sebagai pilihan anggota komunitas secara aktif untuk berperan mengaktualisasikan diri dalam usaha memperbaiki kualitas hidup. Upaya peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan dilakukan dengan proses bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kelembagaan petani, yang meliputi: Penyadaran, pengorganisasian dan pemantapan. Penyadaran dilakukan dengan penumbuhan pemahaman terhadap masalah secara spesifik, Penyediaan sarana sosial, menumbuhkan kepemimpinan lokal, menumbuhkan kerjasama, membangun wawasan tentang kehidupan bersama, menciptakan komitmen kebersamaan, dan meningkatkan kemampuan berusahatani dan kemampuan sosial. Pengorganisasian dilakukan dengan peningkatan kemampuan manajemen sumberdaya, peningkatan kemampuan pengambilan keputusan bersama, pengembangan kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan. Pemantapan dilakukan terhadap visi kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan dan kerjasama antar kelembagaan.

 

Penutup

Keberadaan kelembagaan petani bagi petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani agar lebih mandiri, lebih maju, dan lebih modern. Penyuluhan pertanian perlu dirancang agar mampu memberikan penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, Hartmut et.al. 1989. Agricultural Extension: Basic Concepts and Methods. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn.

Anantanyu, S. 2009. Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.

Anonim. 2006. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Bunch, Roland. 1991. Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat. Terjemahan oleh Ilya Moeliono. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Christenson, James A. 1989. “Themes of Community Development” dalam Community Development in Perspective. Diedit oleh James A. Christenson dan Jerry w. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 26 – 47.

Claude, Jean dan Garcia Zamor. 1985. “An Introduction to Participative Planning and Management” dalam Public Participation in Development Planning and Management: Cases from Africa and Asia. Editor Jean Claude dan Garcia Zamor. Westview Press. London.

Departemen Pertanian. 2001. Penyuluhan Pertanian. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta. Eaton, Joseph W. 1986. “Petunjuk bagi Perumusan Teori Pembangunan” dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 157 – 167.

ECDPM. 2006. Institutional Development: Learning by Doing and Sharing. European Centre for Development Policy management (ECDPM), Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Poverty Policy and Institutional Division. http://www.ecdpm.org/ Esman, Milton J. 1986. “Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga” dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 21 – 46.

Garkovich, Lorraine E. 1989. “Local Organizations and Leadership in Community Development” dalam Community Development in Perspective. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 196 – 218.

Mosher, Arthur T. 1991. Getting Agriculture Moving. Frederick A. Praeger, Inc. Publishers. New York. Pakpahan, Agus. 1989. “Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi” dalam Prosiding Patanas Evolusi Kelembagaan Pedesaan. Disunting oleh Effendi Pasandaran dkk. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. Hal 1 – 18.

Reed, Edward. 1979. “Two Approaches to Cooperation in Rice Production in South Korea” dalam Group Farming in Asia. Editor John Wong. Singapore University Press. Kent Ridge, Singapore.

Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren. 1984. Pengantar Sosiologi. Terjemahan oleh Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.

Soedijanto. 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta. Susetiawan. 2000. Perubahan Paradigma Pembangunan. Bahan Pembelajaran TOT Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi 17-23 Nopember 2000.

Untung, K. 2006. Penerapan Pertanian Berkelanjutan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id/index.php

Uphoff, N. T. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.

Van den Ban, A.W dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Terjemahan oleh A.D. Herdiasti. Kanisius. Yogyakarta.

Verhagen, Koenraad. 1996. Pengembangan Keswadayaan: Pengalaman LSM di Tiga Negara. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.

Rencana Strategis